All for Joomla All for Webmasters
Connect with us

Seputar Sumatera

PN 1 Palembang Belum Terbitkan Register Pada Kasus Yan Anton

Hukum

PN 1 Palembang Belum Terbitkan Register Pada Kasus Yan Anton

Banyuasinonline | Palembang – Pengadilan Negeri ( PN) Kelas I Palembang sampai hari ini belum bisa menerbitkan register pengadilan terhadap tersangka Yan Anton Ferdian Bupati Banyuasin nonaktif.

Hal ini disebabkan PN Palembang belum membentuk mejelis hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

“Dari hasil koordinasi kita ke PN Kelas I Palembang kemarin, bahwa PN belum membentuk majelis hakim sehingga register pengadilan belum bisa diterbitkan,”jelas Kepala Bagian Hukum dan Hak Azazi Manusia Setda Pemkab Banyuasin Dapot Siregar SH MH.

Untuk berkas perkara kasus YAF tambah Regar memang benar telah dilimpahkan oleh Jaksa penuntut Umum (JPU) KPK ke PN kelas I Palembang. “Memang secara aturan hukum, ada mejelis hakim dulu baru Pengadilan Negeri bisa terbitkan registernya,”kata Kabag hukum yang akraf disapa Pak Regar.

Regar menambahkan ia meminta penjelasan terkait persoalan ini. Selain kita afa juga pihak Pemprov Sumsel juga mempertanyakan hal ini ke PN Palembang.

“Sebelum saya datang untuk koordinasi, ternyata sudah ada surat dari Gubernur Sumsel ke Ketua PN Palembang minta penjelasan terkait register pengadilan ini. Namun pihak pengadilan belum dapat menjawab karena belum terbentuknya majelis hakim. Dan informasi dari pihak pengadilan kemungkinan paling lambat Minggu depan,”tegasnya.

Perlu diketahui sambung Regar bahwa register pengadilan ini menjadi dasar pemberhentian sementara YAF sebagai Bupati Banyuasin.

Hal itu merujuk dengan Pasal 83 ayat 2 Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ketika jadi terdakwa di berhentikan sementara berdasarkan register pengadilan.

“Setelah register ada, maka kita kirim surat kepada Gubernur Sumsel sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah, guna diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, “tegasnya.

Terkait status YAF lanjut Regar, masih Bupati Banyuasin non aktif. “Kalau belum ada kekuatan hukum tetap maka disebut Bupati Banyuasin non aktif. Jikapun ada putusan dan dia banding maka tetap disebut bupati non aktif. Akan tetapi jika dalam 14 hari dari putusan tidak ada banding maka inkra. Dan status diberhentikan secara penuh,”pungkasnya. (Wal/hs)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Hukum

To Top