PALEMBANG, SEPUTARSUMATERA.COM – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Wamen LH/BPLH) Diaz Faisal Malik Hendropriyono meminta, perusahaan di Sumatera Selatan (Sumsel) membantu pembangunan infrastruktur pengelolaan air untuk memperkuat pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut.
Permintaan tersebut disampaikan Diaz dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan, Palembang, Rabu (7/10/2026), bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan perwakilan perusahaan.
“Pemerintah pusat dan daerah tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, kami memerlukan kerja sama dan dukungan dari pihak swasta,” kata Diaz.
Ia mengatakan keterlibatan perusahaan, terutama yang memiliki wilayah konsesi di daerah rawan karhutla, diperlukan untuk membantu mengatasi kebakaran yang berulang setiap tahun.
“Kami datang ke sini bukan untuk saling menyalahkan, melainkan mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama,” ujarnya.
Diaz menjelaskan penanganan karhutla harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Pada lahan gambut, api dapat menjalar di bawah permukaan sehingga pemadaman tidak cukup hanya mengandalkan operasi modifikasi cuaca maupun penyiraman air dari udara.
“Untuk menangani kebakaran di lahan gambut, operasi modifikasi cuaca dan penyiraman air dari udara tidak dapat menjadi satu-satunya andalan. Api di lahan gambut harus dipadamkan, dan kondisi gambut harus terus dijaga agar tetap basah,” katanya.
Menurutnya, upaya menjaga kebasahan gambut dapat dilakukan melalui pembangunan sekat kanal untuk menahan air. Pemerintah dan perusahaan juga perlu mengidentifikasi sungai terdekat sebagai sumber air serta menyediakan titik pengambilan air dan pompa untuk mengalirkannya ke lahan gambut.
“Saya meminta dukungan perusahaan-perusahaan untuk membangun infrastruktur guna mengatasi atau memitigasi kebakaran lahan agar kejadian seperti ini tidak terulang. Kami membutuhkan kontribusi perusahaan dalam upaya tersebut,” ujarnya.
Namun, Diaz mengakui pembangunan infrastruktur tersebut masih menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat. Mereka khawatir sekat kanal menghambat pengangkutan hasil produksi dan menyebabkan lahan menjadi terlalu basah.
“Ketika perusahaan telah berkomitmen untuk membantu, masih terdapat penolakan dari sebagian masyarakat. Mereka khawatir sekat kanal menghambat pengangkutan hasil produksi dan menyebabkan lahan menjadi terlalu basah,” katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah hingga pemerintah desa bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten/kota menjalin komunikasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya infrastruktur pengelolaan air untuk mencegah karhutla.
“Kepala desa dan DLH kabupaten/kota diharapkan berperan ketika perusahaan telah berkomitmen untuk membantu. Dengan demikian, kita dapat menjaga kelestarian ekosistem gambut,” ujarnya.
Menanggapi arahan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menyatakan kesiapan APHI untuk mendukung penguatan infrastruktur pencegahan karhutla. Ia menekankan perlunya penanganan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak.
Soewarso mengatakan sejumlah perusahaan telah melakukan pembasahan lahan gambut, antara lain dengan menggunakan pompa sentrifugal untuk menaikkan air ke lahan.
“Di Sungai Mesuji, kami menggunakan sembilan pompa sentrifugal untuk menaikkan air ke lahan gambut. Upaya itu sudah kami lakukan,” katanya.
Soewarso menjelaskan muka air di lahan gambut cenderung turun pada musim kemarau sehingga diperlukan tambahan pasokan air. Pelaksanaannya membutuhkan kerja sama, keterpaduan langkah, dan kejelasan pihak yang memimpin koordinasi.
“Pada musim kemarau, muka air di lahan gambut turun sehingga pasokan airnya perlu ditambah. Karena itu, diperlukan keterpaduan, kerja sama, dan kejelasan pihak yang memimpin upaya ini,” ujar Soewarso.
Soewarso menilai pembasahan lahan merupakan langkah yang efektif untuk mencegah kebakaran di kawasan gambut.
“Kami menyambut baik upaya tersebut dan telah melaksanakannya. Pembasahan lahan gambut memang efektif. Saya setuju bahwa langkah tersebut tepat untuk menjaga gambut tetap basah,” kata Soewarso.
Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Selatan Alex Sugiarto mengatakan GAPKI dan APHI selama ini terus bekerja sama dalam mengantisipasi dan menangani karhutla di wilayah tersebut.
Menurut dia, perusahaan perkebunan telah membangun sekat kanal, khususnya di lahan gambut dan rawa. GAPKI juga siap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dalam penyusunan rancangan induk pengelolaan air sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup.
“Infrastruktur sekat kanal telah kami terapkan di perusahaan perkebunan, khususnya di lahan gambut dan rawa. Kami juga siap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dalam penyusunan rancangan induknya, sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Alex.
Alex mengatakan salah satu kendala yang dihadapi adalah penurunan debit air sungai. Kondisi tersebut menyulitkan pengaliran air ke kanal dan parit yang telah disiapkan untuk menjaga kelembapan lahan.
Selain itu, akses keluar-masuk air terkadang terkendala keberadaan lebak lebung yang dikelola pemenang lelang untuk penangkapan ikan, tambak, dan kegiatan lainnya. Karena itu, pembangunan kanal baru, apabila diperlukan, membutuhkan koordinasi dengan pemerintah desa.
“Kerja sama dengan pemerintah desa juga diperlukan apabila perlu dibangun kanal baru. Sebab, akses keluar-masuk air terkadang terkendala oleh keberadaan lebak lebung yang dikelola pemenang lelang untuk penangkapan ikan, tambak, dan kegiatan lainnya,” kata Alex.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Komisariat Daerah APHI Sumatera Selatan Iwan Setiawan yang mendampingi Ketua Umum APHI Soewarso, serta perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Penguatan infrastruktur pengelolaan air perlu disertai ketersediaan sumber air, koordinasi antarpihak, serta komunikasi dengan masyarakat. Dukungan tersebut diperlukan agar pembasahan lahan gambut dapat berjalan efektif untuk mengurangi risiko karhutla sekaligus menjaga kelestarian ekosistem gambut di Sumsel.
