Bupati Toha Targetkan 5 Tahun ke Depan Musi Banyuasin Zero Korupsi

Daerah564 Dilihat

MUSI BANYUASIN, SEPUTARSUMATERA.COM – Dalam langkah berani menuju pemerintahan yang bersih dan transparan, Bupati Muba, m Toha, memimpin rapat staf yang penting di ruang rapat Serasan Sekat, Senin (17/3/2025).

Rapat tersebut bertujuan untuk memberikan penerangan hukum bagi seluruh perangkat daerah dalam mempersiapkan kegiatan tahun 2025. Acara itu juga dihadiri oleh Wabup Muba Rohman, Sekda Muba Apriyadi Mahmud, dan Kepala Kejaksaan Negeri Muba, Roy Riady serta para pejabat dan camat se-Kabupaten Muba.

READ  Ribuan Masjid di Musi Banyuasin akan Terima Program Penguatan Kemasjidan

Dalam rangkaian acara tersebut, dihelat juga penandatanganan Pakta Integritas dan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Muba dan Kejaksaan Negeri Muba.

Menurut Bupati Muba Toha, hal tersebut menjadi langkah nyata untuk memperkuat komitmen bersama Upaya Pencegahan salah satu dalam upaya pendampingan dalam rangka mencegah terjadinya korupsi.

Dia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Ia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam pencegahan korupsi, yang merupakan tanggung jawab bersama.

READ  Nataru 2025, Indosat Berbagi Kasih bagi Anak-Anak dari Komunitas Rentan

“Kita harus berkomitmen membangun budaya anti-korupsi dengan menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran di setiap aspek pemerintahan,” katanya.

Ia juga meminta seluruh kepala OPD untuk bekerja dengan hati dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Kejaksaan Negeri Muba, Roy Riady, menegaskan peran Kejaksaan sebagai mitra pemerintah.  Kejaksaan juga siap mendukung program-program Pemkab Muba agar berjalan sesuai aturan.

Roy juga mengingatkan semua pejabat dan ASN untuk menjauhi pelanggaran hukum dan fokus pada pelayanan masyarakat.

READ  PKM 2025 Direalisasikan, Bupati Muba: Memutus Rantai Kemiskinan dan Peningkatan SDM

“Jangan ada ketakutan dalam bekerja. “Hindari penyakit hati,  beri yang terbaik untuk masyarakat,” katanya.

Selain fokus pada pencegahan korupsi, Roy juga menyoroti isu agraria dan kawasan hutan. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan mendukung investasi yang sehat.

“Praktik-praktik lama yang merugikan harus ditinggalkan. Kita harus memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya. ***