PALEMBANG, SEPUTARSUMATERA.COM – Arsjad Rasjid, pengusaha nasional berdarah Palembang sekaligus Chairman B57+ Asia Pacific Chapter, berbagi pandangan tentang penguatan ekosistem ekonomi syariah di depan civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
Dalam kuliah umum yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang di Jakabaring, ia menyampaikan satu pesan utama, yakni Indonesia bisa memimpin ekonomi halal global, namun tapi tidak bisa dilakukan sendirian.
“Membangun ekosistem halal itu seperti membangun rumah. Tidak bisa sendirian. Butuh gotong royong. Dan kita punya modal yang tidak sedikit untuk memimpin,” kata Arsjad, Senin (8/7/2026).
Dalam pemaparannya, Arsjad mengutip data dari State of the Global Islamic Economy Report 2025/2026. Yakni nilai ekonomi halal global telah mencapai USD 2,6 triliun pada 2024, yang setara hampir 15 kali lipat penerimaan negara Indonesia di tahun yang sama.
Menurutnya, angka tersebut diproyeksikan menembus USD 3,56 triliun pada 2029. Namun di tengah potensi besar itu, Indonesia baru berada di peringkat keempat dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI).
Peringkat tersebut turun satu peringkat dari tahun sebelumnya, di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi.
“Malaysia ada di peringkat pertama, kita di peringkat keempat. Padahal, Indonesia punya populasi Muslim terbesar di dunia, lebih dari 240 juta jiwa. Secara geografis, kita adalah jembatan antara Asia Pasifik dengan negara-negara OKI. Masa kita kalah dengan Malaysia,” ujar Arsjad.
Untuk menjawab tantangan itu, Arsjad hadir dalam kapasitasnya memimpin B57+ Asia Pacific Chapter, yakni hapter pertama dari B57+ Group, inisiatif strategis yang digagas Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) dan diluncurkan di Istanbul pada November 2025.
Dia berkata, B57+ menyambungkan pasar di 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), ditambah negara-negara mitra di luar OKI.
Apalagi B57+ Asia Pacific berfokus pada tiga agenda konkret, yaitu meningkatkan perdagangan antar-negara OKI melalui jaringan bisnis yang terstruktur dan memperkuat arus investasi ke dalam ekosistem halal lintas negara.
Serta merumuskan rekomendasi kebijakan bersama pemerintah agar produk halal lebih mudah diterima di pasar global.
“Yang membedakan B57+ dari inisiatif multilateral lain adalah ukurannya: nilai perdagangan nyata, investasi nyata, dan dampak nyata. Bukan sekadar deklarasi,” ucapnya.
Arsjad berujar, ekosistem halal yang kuat tidak eksklusif. Mengambil keteladanan Nabi Muhammad SAW yang mencetuskan Piagam Madinah, ia mendorong keterlibatan semua pihak, termasuk pelaku usaha non-Muslim, dalam memajukan ekonomi halal Indonesia.
