PALEMBANG, SEPUTARSUMATERA.COM – Pada Agustus 2026, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatatkan inflasi sebesar 0,06 persen (mtm), meningkat terbatas dari kondisi bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,24 persen (mtm).
Secara tahunan, inflasi Sumsel tercatat sebesar 2,60 persen (yoy), sedikit meningkat dari bulan sebelumnya 2,50 persen (yoy), sejalan dengan tren inflasi nasional yang tercatat turut mengalami kenaikan menjadi 3,19 persen (yoy) dari sebelumnya 2,88 persen (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel Bambang Pramono berujar, capaian tersebut mencerminkan terjaganya stabilitas harga serta efektivitas sinergi pengendalian inflasi di daerah.
Sehingga memberikan keseimbangan antara menjaga daya beli masyarakat sembari tetap memastikan kesejahteraan produsen.
Secara bulanan, inflasi terutama didorong oleh peningkatan harga sejumlah komoditas utama, antara lain daging ayam ras (0,33 persen), emas perhiasan (0,07 persen), beras (0,02 persen), kacang panjang (0,02 persen) dan jagung manis (0,01 persen).
“Peningkatan harga daging ayam ras dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan di tengah penurunan produktivitas, dampak melambatnya ayam yang tidak optimal pada cuaca panas sehingga memperpanjang masa pemeliharaan,” ucapnya, Rabu (2/9/2026).
Untuk harga emas perhiasan meningkat sejalan dengan penguatan harga emas global yang mendorong penyesuaian harga emas domestik.
Sedangkan kenaikan harga beras disebabkan penurunan pasokan dari petani, dan kenaikan harga bahan baku plastik kemasan di tengah peningkatan permintaan dengan kembali operasionalnya program MBG.
Tekanan inflasi pada September 2026 diprakirakan akan cenderung meningkat, antara lain dipengaruhi oleh potensi gangguan pasokan pangan hortikultura imbas El Nino yang menyebabkan kondisi kemarau yang lebih kering dan curah hujan yang diprakirakan berada di bawah normal.
“Normalisasi aktivitas sekolah yang telah kembali berjalan secara penuh pada Agustus diperkirakan turut mendorong permintaan terhadap komoditas pangan, khususnya daging ayam ras dan telur ayam ras,” katanya.
Bambang berkata, potensi tekanan inflasi diprakirakan datang dari komoditas emas seiring dengan perkembangan harga emas global.
Dalam menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K.
Yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Hingga akhir Agustus 2026, telah dilaksanakan lebih dari 385 kegiatan operasi pasar murah/GPM/SPHP di berbagai wilayah Sumsel,” ujarnya.
Serta puluhan inspeksi mendadak (sidak) pasar untuk memastikan ketersediaan stok dan kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi.
Upaya stabilisasi juga diperkuat melalui subsidi harga dan subsidi ongkos angkut untuk menjaga kelancaran distribusi pangan.
“Hingga Agustus 2026, BI Sumsel telah memberikan fasilitasi subsidi ongkos angkut sebanyak 77 kali, untuk komoditas pangan utama dengan total berat komoditas yang diangkut mencapai kurang lebih 47,92 ton guna mendukung kegiatan OPM di Provinsi Sumsel,” kata Bambang Pramono.
BI Sumsel mencatat pembelian komoditas bawang merah secara B2B dari Sumatera Barat (Sumbar) sebanyak 22,67 ton dan komoditas cabai dari Kabupaten Magelang sebanyak 3,68 ton, turut membantu meningkatkan ketersediaan pasokan di Sumsel.
Per Agustus 2026, tercatat telah dilakukan penambahan Memorandum of Understanding (MoU) KAD, yang dilakukan antara Pemda di Sumsel dengan Pemda Jawa Tengah (Jateng).
Yakni berupa 8 Kesepakatan Bersama (KSB) dan 21 Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk Government to Government (G2G).
Untuk MoU Business to Business (B2B) sebanyak 4 PKS, dengan penguatan koordinasi yang dilakukan melalui berbagai forum komunikasi.
Seperti Rapat Koordinasi TPIP–TPID secara rutin dan berbagai komunikasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi, yakni iklan layanan masyarakat bijak belanja dan publikasi jadwal OPM di berbagai kanal media.
Sinergi dan koordinasi dengan TPID antar wilayah juga terus dilakukan, antara lain studi tiru TPID Sumsel bersama dengan TPID Sulawesi Selatan (Sulsel) kepada TPID Jawa Tengah (Jateng).
Yakni dalam rangka mempelajari inovasi pengendalian inflasi berdasarkan karakteristik masing-masing daerah.
Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan daerah juga didorong melalui berbagai program inovatif seperti Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)
Yang mana tahun ini, telah secara resmi ditransformasikan menjadi rantai pasok pangan GSMP, untuk mendukung PSN melalui kolaborasi berbagai pihak.
Di antaranya pesantren dan koperasi sebagai bagian dari ekosistem produksi dan distribusi pangan, yang didukung melalui pelaksanaan business matching dengan offtaker.
“Serta finance matching dengan perbankan untuk peningkatan kapasitas produksi melalui kredit usaha,” katanya.
Pesantren dianggap memiliki potensi untuk dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus pilar ketahanan pangan.
Ke depan, Bank Indonesia Sumsel bersama pemerintah daerah berkomitmen, untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Upaya ini juga sejalan dengan dukungan terhadap program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis ,” ujarnya.
